YMP In Media

Masyarakat adat nusantara bisa sedikit tersenyum senang. Sejak republik ini ada—meskipun tercantum dalam UUD’45—tetapi penetapan hutan adat belum pernah terjadi. Beberapa hari sebelum 2016 berlalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan delapan hutan adat (tabel) dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Ia ...

“Harapannya, Perda tersebut dapat diimplementasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana di Kabupaten Tojo Una-Una” Palu, (antarasulteng.com) – DPRD Kabupten Tojo Una-Una (Touna) mengetuk palu pengesahan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana, belum lama ini. Perda ini merupakan bentuk pengakuan negara atas komunitas ...

“Wilayah kami sudah punya asal usul dari tanah leluhur. Saya sudah empat kali ke Jakarta, belum ada kepastian. Saya khawatir apakah (perjuangan kami) tak dihargaikah, atau tidak dikerjakan…kita sama-sama manusia beradat berbudaya. Kenapa?” Begitu kata Indo Laku atau Iku, sambil terbata. Perempuan asal Lipu Wana Posangke, Morowali Utara, Sulawesi Tengah ...

Laporan : Kartini Nainggolan/ Wartawan Mercusuar KABUPATEN Donggala, layak dijadikan sebagai salah satu daerah wisata di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini karena ‘Donggala memiliki banyakkeindahan alam yang benar – benar mengagumkan. Setelah obyek wisata Pantai Kaluku di Desa Limboro, Kecamatan banawa, Kabupaten Donggala yang semakin berkibar setelah dipromosikan dan akhirnya ...

HUTAN DESA LAMPO Siang itu, suasana Desa sedikit lengang, sebagian besar masyarakatnya masih berada di lahan perkebunan. Setelah melewati satu induk dan empat anak sungai, saya bersama tiga rekan saya akhirnya tiba di dusun Salubalimbi, Desa Lampo, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng). Laporan : Kartini Nainggolan / ...

Four indigenous communities from Jambi, South Sulawesi, Central Sulawesi and Banten are demanding that the government fulfill its pledge to grant custody of customary forests to their communities, arguing that they have met all the requirements and, most importantly, have always played a role in protecting the forests. More than ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah masyarakat hukum adat dan organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kawasan hutan adat. Pasalnya, pendaftaran kawasan hutan adat telah diajukan sejak 5 Oktober 2015 ke Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK). Penetapan kawasan hukum adat tersebut diajukan oleh masyarakat hukum adat Marga Serampas di ...

JAKARTA, KOMPAS.com  – “Tanah adat kami berasal dari leluhur. Apa kami tidak dipercaya untuk merawat hutan kami sendiri?” ujar Iku sambil sedikit terbata-bata. Iku adalah seorang pemangku adat masyarakat Lipu Wana Posangke yang menetap di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Dia bersama masyarakat adat lainnya tengah berupaya meminta penetapan kawasan hutan ...

PALU, MERCUSUAR – Masyarakat adat dan beberapa aktivis yang tergabung dalam Aliansi peduli masyarakat adat hari ini, Kamis (1/12/2016), akan mendatangi DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan unjuk rasa terkait Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Tau Taa Wana. Gerakan aksi ...

“Ada inkonsistensi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulteng, dimana menolak registrasi Perda Tau TaaWana, di sisi lainnya telah menerbitkan regulasi (Pergub) yang mengatur dan mendorong pengakuan hak atas masyarakat adat di Sulteng” AMRAN TAMBARU Direktur Yayasan Merah Putih Palu, Metrosulawesi – Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat   ...