YMP In Media

Regulasi dan Birokrasi yang Rumit Dinilai Hambat Legalisasi Hutan Adat

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma Indonesia), Dahniar Adriani mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata terkait janji Presiden Joko Widodo mengurangi kesenjangan sosial dengan mempercepat proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat. Janji percepatan itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memimpin rapat ...

Read More »

HUTAN ADAT Manfaatkan Momentum Penetapan

JAKARTA, KOMPAS – Penetapan 13.122 hektar hutan adat di penghujung tahun 2016 diharapkan menjadi momentum mereplikasi ruang kelola serupa. Capaian awal itu jauh dari luas hutan adat sekitar delapan juta hektar, seperti dipetakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pemerintah pusat didesak aktif mendorong pemerintah daerah mendata dan memverifikasi masyarakat hukum adat ...

Read More »

Hak Masyarakat Adat Diakui

Pemerintah Menyerahkan Pengelolaan Hutan Adat JAKARTA, KOMPAS – Di penghujung tahun 2016, pengelolaan hutan di Indonesia menapaki fase penting. Hal itu ditandai pengakuan negara atas masyarakat adat melalui pemberian hak pengelolaan hutan adat. Sebagai tahap awal, pengakuan diberikan kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat. Kawasan hutan adat yang dikukuhkan negara, ...

Read More »

Kelompok Masyarakat Adat Terima Hutan Adat Salah Satunya Hutan Adat Wana Posangke Morowali Utara

Jakarta, Metrosulawesi – Pemerintah memberikan pengakuan Hutan Adat kepada sembilan kelompok masyarakat adat dengan luas 13.100 hektar. “Proses pengakuan hutan adat terus berlanjut, dan ini adalah awal karena memang cukup banyak masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat pencanangan ...

Read More »

Presiden Serahkan SK Hutan Adat Wana Posangke

SETELAH dua tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud. Hal tersebut diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...

Read More »

Pemerintah Serahkan 13.100 Hektar Lahan Hutan Adat ke 5.700 Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan 13.100 hektar lahan hutan kepada kelompok masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia. Total penerima lahan hutan sebanyak 5.700 kepala keluarga. “Di hari-hari akhir 2016 kita tegaskan pengakuan atas hak-hak tradisional masyarakat adat terkait dengan kawasan hutan,” kata Jokowi dalam acara pencanangan Pengakuan Hukum ...

Read More »

Ini Sembilan Komunitas MHA yang Dapat SK Pengakuan Hutan Adat dari Presiden

JAKARTA-Sembilan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyerahan SK Pengakuan Hutan Adat yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12) pagi tersebut, meliputi Hutan Adat ...

Read More »

Catatan Akhir Tahun: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Masih Banyak Janji, Realisasi Minim

“Ini yang sebenarnya jadi masalah. Janji, komitmen, banyak tetapi realisasi masih nol dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-red). Sebenarnya apa masalahnya disini?” kata Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada acara Catatan Akhir Tahun AMAN di Medan, Kamis pekan lalu. Dia mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk penetapan hutan ...

Read More »

Kado Manis Akhir Tahun, Kali Pertama Pemerintah Tetapkan Hutan Adat

Masyarakat adat nusantara bisa sedikit tersenyum senang. Sejak republik ini ada—meskipun tercantum dalam UUD’45—tetapi penetapan hutan adat belum pernah terjadi. Beberapa hari sebelum 2016 berlalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan delapan hutan adat (tabel) dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Ia ...

Read More »

Touna Miliki Perda Hukum Adat

“Harapannya, Perda tersebut dapat diimplementasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana di Kabupaten Tojo Una-Una” Palu, (antarasulteng.com) – DPRD Kabupten Tojo Una-Una (Touna) mengetuk palu pengesahan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana, belum lama ini. Perda ini merupakan bentuk pengakuan negara atas komunitas ...

Read More »