YMP In Media

PALU, MERCUSUAR – Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas adat bersama pemerintah daerah, serta unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyepakati menyusun Peta Jalan untuk pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulteng. Peta Jalan ini dirumuskan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Putih (TMP) Sulteng, Selasa ...

PALU-Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas adat bersama pemerintah daerah serta unit pelaksana tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyepakati menyusun roadmap (peta jalan) untuk pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulteng. Peta jalan ini dirumuskan dalam lokakarya penyusunan peta jalan hutan adat yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Putih ...

JAKARTA – Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKTL-KLHK) San Afri Awang mengapresiasi masyarakat hukum adat yang secara  konsisten menjaga dan memelihara fungsi hutan. Hal ini diungkapkannya dalam dialog dengan tokoh adat dari 13 wilayah di Indonesia, Jumat (20/11/ 2015). “Saya sengaja mengundang tokoh adat ...

PALU, beritapalu.NET | Yayasan Merah Putih (YMP) menggelar dialog publik bertema peluang dan tantangan pengelolaan hutan adat wana posangke di salah satu hotel di Palu, belum lama ini. Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama Huma dan JKPP ini, bukan hanya mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan adat Wana Posangke ...

PALU, MERCUSUAR -Sebanyak dua desa di Provinsi Sulawesi Tengah menerima surat keputusan (SK) Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan total luasan 340,81 hektare. SK izin diserahkan langsung Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (P S K L) K LH K, Hadi Daryanto ...

Palu, Metrosulawesi- Masyarakat di dua desa di Sulawesi Tengah yakni Desa Lampo dan Desa Kajulangko akhirnya mendapatkan hak akses secara legal atas pengelolaan hutan di desa mereka seluas340,81 hektar. DirjenPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hadi Daryanto menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Hak Pengelolaan ...

Menjelang konferensi tahunan terkait lahan dan kemiskinan pada 20-24 Maret 2017 sekaligus memperingati Hari Hutan Internasional pada 21 Maret 2017, Bank Dunia memberikan petunjuk pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan masyarakat adat dan komunitas lokal atas hutan. Memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola hutan akan membantu melindungi tutupan hutan, memberi peluang perbaikan ...

Palu, Metrosulawesi- Presiden Joko Widodo telah menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan hutan adat Wana Posangke Kabupaten Morowali Utara (Morut), akhir 2016. Tugas selanjutnya adalah bagaimana pemerintah memenuhi hak-hak dasar Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wana Posangke yang telah mendapatkan penetapan hutan adatnya seluas 6.212 hektar. Manager Informasi dan Kampanye Yayasan Merah ...

PALU, MERCUSUAR -Penetapan hutan adat bagi masyarakat adat, memiliki arti penting dalam rangka menghentikan aspek kriminalisasi masyarakat adat, untuk mewujudkan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat adat. Isu tersebut dibahas oleh Konfrensi Nasional HAM ke III yang digelar oleh Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia, 1-2 Maret 2017 di Media ...

Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA) mendesak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk mengakomodir dan memfasilitasi pendidikan pada komunitas adat. Hal itu disampaikan dalam pertemuan di Direktorat Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Kemendikbud RI, Selasa (20/12/2016). JaPKA menilai pemerintah harusnya tidak mengabaikan keberadaan komunitas adat yang memiliki hak yang sama untuk ...