YMP In Media

Masyarakat Adat Menagih Komitmen Presiden PALU, KOMPAS — Pengakuan negara secara hukum terhadap masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan tidak cukup dengan penetapan hutan adat. Negara dituntut melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengakuan kembali negara terhadap masyarakat adat tersebut tertuang dalam Putusan ...

Yayasan Merah Putih (YMP) berusaha mendorong pengakuan wilayah adat bagi masyarakat Tau Taa Wana, sejak belasan tahun lalu. Mereka ini komunitas masyarakat yang mendiami dataran Bulang, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Pertengahan Juni 2016, angin segar berhembus dari Badan Legislasi Daerah DPRD Tojo Una-una. Sosialisasi dan diskusi Rancangan Peraturan Daerah ...

PALU, SE-Fraksi Partai NasDem Sulawesi Tengah menyambut bahagia dan memberikan apresiasi positif terhadap keputusan Pemerintah Pusat memberikan pengakuan wilayah adat, salah satunya komunitas Tau Taa Wana Posangke di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, melalui Sk.6743/menlhk-pskl/kum.1/12/2016 tentang penetapan pencantuman hutan adat Wana Posangke. “Ini sesuatu yang maju, di era ini negara akhirnya ...

PALU, QALAMUN – Yayasan Merah Putih (YMP) Palu bersama komunitas adat Tau Taa Wana mengembangkan Skola Lipu. Skola Lipu yang berarti sekolah kampung ini, dikembangkan sejak tahun 2005 silam. Manager Informasi dan Kampanye YMP, Kiki mengatakan alasan didirikannya Skola Lipu karena masyarakat Tau Taa Wana selalu dibodohi oleh pihak luar. ...

KOLONODALE – Masyarakat Adat Wana Posangke mendapat hadiah akhir tahun dari Pemerintah RI. Dua tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud. Kiki Amelia dari Yayasan Merah ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan percepatan proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat. Pemerintah telah membentuk tim pendamping lapangan yang terdiri dari 4700 orang. Bersama aktivis dan masyarakat, tim tersebut bertugas untuk mengecek lahan-lahan yang akan dialihkan statusnya sebagai hutan ...

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk mengakui menjunjung tinggi pengesahan keberadaan tanah adat Suku Wana atau ‘Tau Taa Wana’ di Kecamatan Momosalato Kabupaten Morowali Utara Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Sulawesi Tengah, Masykur menyatakan kebijakan pemerintah pusat mengakui tanah adat Suku Wana lewat SK Nomor ...

Penantian panjang masyarakat adat yang diisi dengan berbagai bentuk perjuangan telah berbuah dengan ditetapkannya sembilan hutan adat oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seremoni atas penetapan itu dilakukan secara langsung melalui penyerahan surat keputusan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada 30 Desember 2016. Sembilan komunitas adat ...

INFONAWACITA.COM – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA Indonesia) Dahniar Andriani mendesak pemerintah tidak berhenti pada pengakuan hutan adat, tapi harus dapat mengawasi betul keberlangsungan lahan adat guna pembangunan masyarakat adat. “Tidak hanya memberi pengakuan dan selesai. Dalam hal ini yang paling penting paska pengakuan ...

SETELAH dua tahun pascapengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), akhirnya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud pada pengujung 2016. Hal itu diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri ...