YMP In Media

Fraksi NasDem Desak Pemrov Sulteng Hapuskan Cara Pandang Kolonial Terhadap Masyarakat Adat Tau Taa Wana

PALU, SE-Fraksi Partai NasDem Sulawesi Tengah menyambut bahagia dan memberikan apresiasi positif terhadap keputusan Pemerintah Pusat memberikan pengakuan wilayah adat, salah satunya komunitas Tau Taa Wana Posangke di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, melalui Sk.6743/menlhk-pskl/kum.1/12/2016 tentang penetapan pencantuman hutan adat Wana Posangke. “Ini sesuatu yang maju, di era ini negara akhirnya ...

Read More »

YMP Palu bersama Tau Taa Wana Kembangkan Skola Lipu

PALU, QALAMUN – Yayasan Merah Putih (YMP) Palu bersama komunitas adat Tau Taa Wana mengembangkan Skola Lipu. Skola Lipu yang berarti sekolah kampung ini, dikembangkan sejak tahun 2005 silam. Manager Informasi dan Kampanye YMP, Kiki mengatakan alasan didirikannya Skola Lipu karena masyarakat Tau Taa Wana selalu dibodohi oleh pihak luar. ...

Read More »

Presiden Jokowi Serahkan SK Penetapan Hutan Adat Wana Posangke

KOLONODALE – Masyarakat Adat Wana Posangke mendapat hadiah akhir tahun dari Pemerintah RI. Dua tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud. Kiki Amelia dari Yayasan Merah ...

Read More »

KLHK Percepat Legalisasi Hutan untuk Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan percepatan proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat. Pemerintah telah membentuk tim pendamping lapangan yang terdiri dari 4700 orang. Bersama aktivis dan masyarakat, tim tersebut bertugas untuk mengecek lahan-lahan yang akan dialihkan statusnya sebagai hutan ...

Read More »

Pemprov Sulteng Diminta Akui Tanah Adat Suku Wana

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk mengakui menjunjung tinggi pengesahan keberadaan tanah adat Suku Wana atau ‘Tau Taa Wana’ di Kecamatan Momosalato Kabupaten Morowali Utara Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Sulawesi Tengah, Masykur menyatakan kebijakan pemerintah pusat mengakui tanah adat Suku Wana lewat SK Nomor ...

Read More »

Tonggak Baru Hak Masyarakat Adat

Penantian panjang masyarakat adat yang diisi dengan berbagai bentuk perjuangan telah berbuah dengan ditetapkannya sembilan hutan adat oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seremoni atas penetapan itu dilakukan secara langsung melalui penyerahan surat keputusan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada 30 Desember 2016. Sembilan komunitas adat ...

Read More »

Pengakuan Hutan Adat Harus Diikuti Pendampingan dan Proteksi Masyarakat Adat

INFONAWACITA.COM – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA Indonesia) Dahniar Andriani mendesak pemerintah tidak berhenti pada pengakuan hutan adat, tapi harus dapat mengawasi betul keberlangsungan lahan adat guna pembangunan masyarakat adat. “Tidak hanya memberi pengakuan dan selesai. Dalam hal ini yang paling penting paska pengakuan ...

Read More »

Pengakuan Negara atas Hutan Adat Wana Posangke Diapresiasi

SETELAH dua tahun pascapengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), akhirnya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud pada pengujung 2016. Hal itu diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri ...

Read More »

Wilayah Hutan Adat Diharap Dapat Terus Diperluas

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Epistema Institute Luluk Uliyah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan surat keputusan (SK) pengakuan hutan adat kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat seluas 13.122,3 hektar pada Jumat (30/12/2016). Sembilan hutan adat yang diakui kepemilikannya oleh negara yakni hutan adat yang terletak di Merangin (Jambi), Bulukumba (Sulawesi Selatan), ...

Read More »

Pemerintah Diminta Percepat Proses Legalisasi Hutan Adat

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Rimbawan Muda Indonesi (RMI) Mardha Tillah mengatakan, selama ini legalisasi hutan adat bagi masyarakat hukum adat memakan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena adanya keraguan dan skeptisisme pemerintah bahwa masyarakat adat tidak mampu mengelola hutan. Ia mengingatkan, sikap seperti ini harus dihilangkan jika pemerintah serius ...

Read More »