Instruksi Presiden Belum Dijalankan JAKARTA, KOMPAS – Instruksi Presiden Joko Widodo, April 2016, agar Indonesia menghentikan sementara atau moratorium sawit belum dijalankan. Jutaan hektar gambut dan kubah yang telanjur dibebani izin konsesi dikhawatirkan dibongkar. “Makin lama ditunda, makin besar kemungkinan hilangnya tutupan hutan,” kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Kajian, Kebijakan, ...
Read More »Surat Kepada Louis-Dreyfus Group
(Palu, 11/3/2016), Belum lama ini, YMP bersama organisasi seperti RFN, WARSI, CENTER FOR INTERNATIONAL POLICY, NRDC, SUMOFUS, WILD LIFE FEDERATION dan UNION OF CONCERNED SCIENTIST, berkirim surat kepada perusahaan Louis Drefyus Commodities Group. Perusahaan komoditi pertanian dan perkebunan itu berpusat di Amsterdam, Belanda. Maksud surat tersebut adalah meminta pertemuan dengan ...
Read More »Evaluasi Program Klima, Masyarakat Semakin Kritis Menjaga Lingkungannya
(Palu, 30/12/2015), Program hutan dan perubahan iklim (KLIMA) yang bergulir sejak tahun 2013, kini telah memasuki fase akhir. Selama tiga tahun (2013 – 2015) program ini berjalan, aktivitas yang dirancang dan dilakukan bersama komunitas di level tapak berkaitan langsung dengan upaya-upaya lokal pencegahan dini dampak perubahan iklim. Program yang dirancang ...
Read More »Kebijakan Nol Deforestasi dan Eksploitasi Wilmar Diragukan
(Jakarta,9/12/2015), Sejak tahun 2013 silam Grup raksasa sawit yang beroperasi di Indonesia, Wilmar International Limited mengeluarkan kebijakan perusahaan tentang No Deforestation, No Peat, No Exploitation. Intinya Wilmar akan melakukan tiga prinsip kebijakan untuk tidak melakukan deforestasi, pembangunan pada lahan gambut, dan tidak akan melakukan lagi eksploitasi sumberdaya manusia diperkebunan-perkebunan sawit ...
Read More »DPRD Usulkan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi Bayang
(Donggala,12/10/2015) Pasca sebulan masyarakat transmigrasi Bayang menyampaikan tuntannya ke DPRD Kabupaten Donggala, akhirnya kemarin(9/10) pihak DPRD memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah yang dihadiri oleh masing – masing instansi terkait di antaranya Dinas Nakertrans, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendidikan dan Badan ...
Read More »LARRA Banggai Gugat Bupati
(Banggai, 7/10/15) Bupati Banggai Sofyan Mile digugat lingkar gerakan rakyat (Larra) Banggai, hal ini dikarenakan bupati telah melakukan sejumlah pelanggaran ham terkait sejumlah kasus yang melibatkan korporasi dan rakyat banggai. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 7 oktober 2015, kordinator LARRA Banggai Samsul Bahri menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran ...
Read More »A Joint Press Release On Astra Agro Lestari Pledge
“Politically Important Palm Oil Producer Pledges No Deforestation, Creating Potential for Sweeping Change by Indonesian Government” In the midst of Southeast Asia’s haze crisis, Astra Agro Lestari, Indonesia’s second largest palm oil grower, announced a strong policy to protect forests, local communities, and prohibit burning throughout its supply chain. AAL ...
Read More »Siaran Pers Bersama Terkait Kebijakan Nol Deforestasi Astra Agro Lestari
“Janji Penting Perusahaan Sawit Menghentikan Deforestasi,Suatu Perubahan Dalam Industri Sawit di Indonesia” Di tengah bencana kabut asap yang melanda Asia Tenggara, Astra Agro Lestari, pelakuindustri sawit terbesar kedua di Indonesia, telah meluncurkan kebijakan yang kuat untukperlindungan hutan, komunitas lokal, serta larangan pembakaran hutan di setiap rantai suplainya. AAL adalah pelaku ...
Read More »Investasi Berbasis Lahan Di Sulawesi Tengah Rawan Korupsi
Pemberian atau penerbitan izin invesatsi yang berbasis lahan dan hutan rawan korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Program Simpul Belajar Advokasi Kampung (SIBAK) Yayasan Merah Putih, Sujarwadi. “Kecenderungan korupsi semakin terbuka lebar dalam setiap pemberian izin-izin investasi berbasis lahan,” ujarnya. Menurutnya, kewenangan Bupati/Walikota yang dalam mengeluarkan, memberikan dan menerbitkan satu ...
Read More »