Palu, Metrosulawesi – Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas adat bersama pemerintah daerah serta unit pelaksana tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan (KLHK) menyepakati menyusun roadmap (peta jalan) untuk pengakuan dan penetapan hutanadatdiSulawesiTengah. Peta jalan ini dirumuskan dalam lokakarya penyusunan peta jalan hutan adat yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Putih Sulawesi ...
Read More »Para Pihak Satukan Komitmen Mendorong Pengakuan Hutan Adat di Sulteng
Palu(3/6/2016),Untuk menyatukan komitmen dan peran para pihak dalam memperkuat dukungan atas gerakan mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulawesi Tengah, YMP gelar focus group discussion pada Jumat, 2 Juni 2017 di Hotel Santika Palu. Dimana pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut, diantaranya BPSKL Wilayah Sulawesi, BPKH Wilayah XVI Palu, ...
Read More »Pemkab Morut Hutan Adat Wana Posangke
Kolenedale, Metrosulawesi – Pasca menerima “Award Wana Lestari” yang diberikan oleh menteri Siti Nurbaya untuk kategori kategori pengelola hutan adat di aula pertemuan kantor Kementrian KLHK gedung manggala wana bakti Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, masyarakat adat wana posangke yang di wakili iku alias Indo Laku sebagai “Tau Tua Ada” (tokoh adat) ...
Read More »Bupati Restui Penetapan Wilayah Adat Wana
PASCA menerima Award Wana Lestari yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, untuk kategori pengelola hutan adat di aula pertemuan kantor Kementrian LHK gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta Pusat (16/8), masyarakat adat Wana Posangke yang diwakili Iku alias Indo Laku sebagai Tau Tua Ada (tokoh adat) ...
Read More »Masyarakat Adat Wana Terima Wana Lestari Award 2016
JAKARTA, MERCUSUAR Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya memberikan penghargaan Wana Lestari Award 2016 kepada beberapa organisasi dan komunitas yang membantu pelestarian hutan. Salah satu di antara penerima penghargaan itu adalah komunitas Wana Posangke, yakni kelompok masyarakat adat Suku Wana yang tinggal di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali ...
Read More »Bupati Morut Segera Tetapkan Wilayah dan Hutan Adat Wana Posangke
MOROWALI UTARA, beritapalu.NET | Pasca menerima “Award Wana Lestari” dari menteri Siti Nurbaya untuk kategori pengelola hutan adat, masyarakat adat Wana Posangke diwakili Iku alias Indo Laku sebagai Tau Tua Ada (tokoh adat) langsung melakukan audience dengan Bupati Morowali Utara, Senin (22/8/2016). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Indo Laku ...
Read More »Menteri LHK Beri Penghargaan Kepada Masyarakat Adat Wana Posangke
JAKARTA, beritapalu.NET | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan penghargaan “Award Wana Lestari” kepada beberapa organisasi dan komunitas yang membantu pelestarian hutan. Penghargaan tersebut diberikan pada kegiatan temu wicara pemenang lomba dan apresiasi wana lestari Tahun 2016 di aula pertemuan kantor Kementrian LHK gedung manggala wana bakti, Jakarta ...
Read More »Moratorium Sawit
Instruksi Presiden Belum Dijalankan JAKARTA, KOMPAS – Instruksi Presiden Joko Widodo, April 2016, agar Indonesia menghentikan sementara atau moratorium sawit belum dijalankan. Jutaan hektar gambut dan kubah yang telanjur dibebani izin konsesi dikhawatirkan dibongkar. “Makin lama ditunda, makin besar kemungkinan hilangnya tutupan hutan,” kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Kajian, Kebijakan, ...
Read More »Masyarakat Adat Wana Posangke Terima Penghargaan dari Kementerian LHK
PALU,SULTENG EKSPRES – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan penghargaan “Award Wana Lestari” kepada beberapa organisasi dan komunitas yang membantu pelestarian hutan. Penghargaan tersebut diberikan pada kegiatan temu wicara pemenang lomba dan apresiasi wana lestari Tahun 2016 di aula pertemuan kantor Kementrian LHK gedung manggala wana bakti, Jakarta ...
Read More »Peluang dan Tantangan Pokja Perhutanan Sosial Sulteng
Amran Tambaru * Maraknya konflik tenurial antara masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan negara, telah menyebabkan pemerintah mulai mengkaji ulang kebijakan dan program yang pro rakyat. Salah satunya adalah melalui skema Perhutanan Sosial (PS). Program PS ini ditegaskan dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 dimana ada 12,7 ...
Read More »