Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

SILO 57 ” KEBIJAKAN SATU PETA RUJUKAN”

PETA bukan hanya sebagai alat penyampai informasi geografi suatu tempat tapi juga  memiliki peranan penting dalam pengambilan kebijakan. Sejarah akan kebutuhan pentingnya peta telah ada sejak  2500 tahun sebelum masehi, dengan di temukannya lempengan peta dari tanah liat di kota Gasur, babilonia.

Di masa itu peta diproduksi berdasarkan kebutuhan saja. misalnya bangsa Romawi membuat peta untuk kebutuhan administrasi dan militer dalam hal perluasan wilayah kekuasaan.  Hingga masuk abad ke IX peta mulai di gunakan untuk tujuan kepemilikan persil-persil tanah penguasa.

Ini menunjukan bagaimana peta di produksi sesuai dengan kebutuhan penguasa saat itu. Perampasan tanah dan ketidak adilan ruang menjadi warna yang menghiasi babak dari sejarah kuno menuju modern.  Sebut saja zaman modern saat ini,  Indonesia memproduksi peta pun berdasarkan kebutuhan masing-masing sektor.

Sehingga dalam satu kementrian misalnya, akan terdapat dua peta yang berbeda walaupun temanya sama. Hal ini menyebabkan  ketidakjelasan karena tidak adanya peta-peta tematik sebagai rujukan yang sama di pemerintah dan juga masyarakat sehingga  menimbulkan carut marut pengelolaan sumber daya alam dan konflik agraria yang luas.

Di tengah Situasi yang memprihatinkan ini, hadir satu ide yang langsung  menjadi satu topik hangat oleh yang meraka yang gelisah dengan kebijakan yang tumpang tindih dan penuh kepentingan. Ide tentang satu peta atau One Map yang akan di gunakan oleh semua sektoral sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang.

Di beberapa kalangan, satu peta ini disambut sangat antusias, misalnya pemerhati lingkungan dan masyarakat adat. Bagi pemerhati lingkungan, satu peta akan menjadi solusi dalam perbaikan tata kelola hutan dan pengelolaan ruang yang berkeadilan. Sementara oleh masyarakat adat, satu peta akan menjadi salah satu peluang pengakuan wilayah adat dalam informasi geospasial Nasional dengan legalitas  putusan MK 35.

Bagaimana  dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyingkapi satu peta tersebut?

Setidaknya, kehadiran satu peta telah membawa harapan baru dalam pemulihan suatuasi saat ini.

Komentar

Lihat Juga

SILO Edisi 61 Tahun 2015

NILAI LOKAL SEBAGAI OPSI PERADABAN Pembaca Silo Yang Budiman, Saat ilmuan sibuk mencari formula pengembangan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *