Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Tag Archives: masyarakat lokal

Kejahatan Lingkungan di Dua Kabupaten Diungkap

Lokakarya YMP Sulteng Demi memperoleh keadilan yang semestinya sebagai warga negara,Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (22/8/2018) mengelar Lokakarya Hasil Testimoni Korban Kejahatan Lingkungan. Lokakarya ini mengeksplorasi testimoni para korban dampak pertambangan bijih besi dan nikel di Kabupaten Tojo Una-Una dan Banggai, serta korban dampak perkebunan sawit di ...

Read More »

Para Pihak Satukan Komitmen Mendorong Pengakuan Hutan Adat di Sulteng

Palu(3/6/2016),Untuk menyatukan komitmen dan peran para pihak dalam memperkuat dukungan atas gerakan mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulawesi Tengah, YMP gelar focus group discussion pada Jumat, 2 Juni 2017 di Hotel Santika Palu. Dimana pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut, diantaranya BPSKL Wilayah Sulawesi, BPKH Wilayah XVI Palu, ...

Read More »

SK Menteri LHK Tentang Hutan Desa Balean, Kajulangko, dan Lampo

SK Menteri LHK Tentang Hutan Desa di Sulawesi Tengah Lampiran Peta Peta Hutan Desa Balean Peta Hutan Desa Kajulangko Peta Hutan Desa Lampo Peta Desa Lampo

Read More »

PERHUTANAN SOSIAL: Daulat Masyarakat atas Rimba

Menjelang konferensi tahunan terkait lahan dan kemiskinan pada 20-24 Maret 2017 sekaligus memperingati Hari Hutan Internasional pada 21 Maret 2017, Bank Dunia memberikan petunjuk pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan masyarakat adat dan komunitas lokal atas hutan. Memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola hutan akan membantu melindungi tutupan hutan, memberi peluang perbaikan ...

Read More »

Silo 66 “Perubahan Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan”

Pembaca Silo Yang Terhormat, Perubahan kebijakan pengelolaan hutan merupakan impian masyarakat yang hidup didalam maupun tepian hutan yang hidupnya bergantung pada hutan. Jauh sebelum Negara ini ada, keberadaan mereka telah ada. Interaksi yang begitu harmonis dengan alam telah membentuk identitas, budaya, kebiasaan dan nilai yang sangat mereka hormati dan pegang ...

Read More »

Pengakuan Negara atas Hutan Adat Wana Posangke Diapresiasi

SETELAH dua tahun pascapengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), akhirnya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud pada pengujung 2016. Hal itu diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri ...

Read More »

Regulasi dan Birokrasi yang Rumit Dinilai Hambat Legalisasi Hutan Adat

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma Indonesia), Dahniar Adriani mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata terkait janji Presiden Joko Widodo mengurangi kesenjangan sosial dengan mempercepat proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat. Janji percepatan itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memimpin rapat ...

Read More »

HUTAN ADAT Manfaatkan Momentum Penetapan

JAKARTA, KOMPAS – Penetapan 13.122 hektar hutan adat di penghujung tahun 2016 diharapkan menjadi momentum mereplikasi ruang kelola serupa. Capaian awal itu jauh dari luas hutan adat sekitar delapan juta hektar, seperti dipetakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pemerintah pusat didesak aktif mendorong pemerintah daerah mendata dan memverifikasi masyarakat hukum adat ...

Read More »

Masyarakat Adat Demo DPRD dan Pemprov Sulteng Terkait Perda PPMHA Tau Taa Wana

PALU, MERCUSUAR – Masyarakat adat dan beberapa aktivis yang tergabung dalam Aliansi peduli masyarakat adat hari ini, Kamis (1/12/2016), akan mendatangi DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan unjuk rasa terkait Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Tau Taa Wana. Gerakan aksi ...

Read More »

Pemprov Sulteng TIDAK Berpihak Pada Masyarakat Adat

“Ada inkonsistensi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulteng, dimana menolak registrasi Perda Tau TaaWana, di sisi lainnya telah menerbitkan regulasi (Pergub) yang mengatur dan mendorong pengakuan hak atas masyarakat adat di Sulteng” AMRAN TAMBARU Direktur Yayasan Merah Putih Palu, Metrosulawesi – Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat   ...

Read More »