Tag Archives: wilayah adat

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma Indonesia), Dahniar Adriani mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata terkait janji Presiden Joko Widodo mengurangi kesenjangan sosial dengan mempercepat proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat. Janji percepatan itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memimpin rapat ...

JAKARTA, KOMPAS – Penetapan 13.122 hektar hutan adat di penghujung tahun 2016 diharapkan menjadi momentum mereplikasi ruang kelola serupa. Capaian awal itu jauh dari luas hutan adat sekitar delapan juta hektar, seperti dipetakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pemerintah pusat didesak aktif mendorong pemerintah daerah mendata dan memverifikasi masyarakat hukum adat ...

SETELAH dua tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud. Hal tersebut diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...

(Jakarta, 5/1/2017), Setelah 2 Tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke ke menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud. Hal tersebut diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup ...

JAKARTA, KOMPAS.com  – “Tanah adat kami berasal dari leluhur. Apa kami tidak dipercaya untuk merawat hutan kami sendiri?” ujar Iku sambil sedikit terbata-bata. Iku adalah seorang pemangku adat masyarakat Lipu Wana Posangke yang menetap di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Dia bersama masyarakat adat lainnya tengah berupaya meminta penetapan kawasan hutan ...

Jakarta, 5/122016,Pemerintah harus segera menetapankan hutan adat. Selain sebagai perwujudan komitmen hadirnya negara bagi masyarakat hukum adat. Penetapan hutan adat juga menjadi sokongan bagi komitmen Presiden Jokowi dalam menuntaskan target 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat dalam program Nawacita-nya. Tuntutan ini disampaikan oleh perwakilan Masyarakat hukum adat Marga Serampas, Ammatoa ...

“Ada inkonsistensi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulteng, dimana menolak registrasi Perda Tau TaaWana, di sisi lainnya telah menerbitkan regulasi (Pergub) yang mengatur dan mendorong pengakuan hak atas masyarakat adat di Sulteng” AMRAN TAMBARU Direktur Yayasan Merah Putih Palu, Metrosulawesi – Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat   ...

(Merauke-Papua, 12/10/16), Sebenarnya sudah kami lakukan, namun belum sistimatik – ungkap Frans Infaindan disela-sela lokakarya. Frans sang fasiltator lapangan di Silva Papua Lestari ini merasa bersyukur mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait bagaimana menyusun rencana pembelajaran secara sistimatis. Lokalatih yang difasilitasi Lany RH ini umumnya membuat peserta tercerahkan. Lany yang lulusan UGM ...

Morowali Utara – Pasca menerima “Award Wana Lestari” yang diberikan oleh menteri Siti Nurbaya untuk kategori kategori pengelola hutan adat di aula pertemuan kantor Kementrian KLHK gedung manggala wana bakti Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, masyarakat adat wana posangke yang di wakili iku alias Indo Laku sebagai “Tau Tua Ada” (tokoh adat) langsung ...

Kolenedale, Metrosulawesi – Pasca menerima “Award Wana Lestari” yang diberikan oleh menteri Siti Nurbaya untuk kategori kategori pengelola hutan adat di aula pertemuan kantor Kementrian KLHK gedung manggala wana bakti Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, masyarakat adat wana posangke yang di wakili iku alias Indo Laku sebagai “Tau Tua Ada” (tokoh adat) ...