YMP 3

Kondisi Petobo + 17 Hari

Selain gempa dan Tsunami yang menggetarkan Kota Palu, Sigi dan Donggala, bencana alam berupa Likuifaksi juga terjadi. Likuifaksi tanah merupakan fenomena alam dimana tanah mengalami kejenuhan sehingga kehilangan kekuatan/kekauan akibat adanya tegangan karena gempa bumi. Tanah berubah wujud menjadi cair. Menurut salah warga Amir (30 tahun), istilah ini baru saya ...

Read More »

Susu Bayi dan Perlengkapan Perempuan Langka?

Palu, 13 Oktober 2018 Tiba-tiba saja Relawan Kemanusian YMP SulTeng Pardi Lasaming mengangkat telpon, dari balik bicara terdengar sayu permintaan diiringi nada pengharapan. Cuaca mendung pertanda hujan akan turun – sementara dipengungsian tenda sangat kurang. Tidak hanya itu, anak kami yang baru berumur 3 tahun juga membutuhkan susu. Ungkapan ini ...

Read More »

Posko Kemanusiaan Ymp Sulteng Jalin Kerjasama

Palu, 14 Oktober 2018 Berita bencana gempa, tsunami dan Likuifaksi,  mengorek nurani yang mendengarnya. Masyarakat Indoneisapun bergerak membantu warga Palu, Donggala dan Sigi. Salah satu diantaranya dari Kabupaten Paser Kalimantan Timur.  Edwar Effensi (BPBD Kabupaten Paser) dan H. Abdul Aziz (DPD KNPI Paser) sudah tiga hari melakukan mapping korban bencana ...

Read More »

Posko Kemanusiaan YMP Sulteng Berbagi Makan Sehat dan Air Bersih

Palu, 13 Oktober 2018, Jika hari-hari sebelumnya Posko hanya mensuplai bantuan korban bencana, kali ini YMP Sulteng dan Relawannya berbagi makanan sehat dan air bersih. Hal rutin ini dilakukan sebagai upaya berbagi rasa dibarengi upaya pencerahan. Makanan sehat? Menurut Murni (‘koki’ Posko kemanusiaan), warga korban bencana yang kelebihan mengkonsumsi mie ...

Read More »

SILO 76 ” INTEGRASI WILAYAH KELOLA RAKYAT DALAM TATA RUANG “

  Penyelenggaraan wilayah kelola rakyat senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pendukung kehidupan, serta berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan. Konsepsi wilayah kelola rakyat memandang ruang sebagai arena yang kompleks, sehingga memerlukan integrasi pengelolaan dari hulu sampai hilir. Misalnya, daerah ...

Read More »

INTEGRASI HUTAN ADAT DALAM RTRW SULTENG

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yang ditetapkan berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013, saat ini memasuki tahap lima tahun pertama impelementasinya. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali ...

Read More »

SILO 75 ” KEAMANAN TENURIAL YANG KELIRU”

Tujuan dari Negara Indonesia dibentuk adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan ke-sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berda-sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka wajarlah bila kemudian dalam pilar kebija-kan ekonomi Pemerintah saat ini adalah pemerataan yang ...

Read More »

Offizielle Anerkennung der Tau Ta’a Dorfschulen

Bedrohte Völker Nr.3 Oktober/November 2011 Seite 10 Gesellschaft Für bedrohte Völker Österreich Sulawesi/Indonesien: Offizielle Anerkennung der Tau Ta’a Dorfschulen Nach zwei jahren intersivem Lobbying istes den Tau Ta’a gemeinsam mit indoneschen Menschenrechtsgruppen endlich geluungen,die Venwaltung des bezirks Tojo Una-Una in Zentral Sulawesi von der Nutzlichkeit der Dortfschulen (Sekolah Lipu) der ...

Read More »

Kepercayaan Halaik di Sulteng dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaik dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan pada tanggal 18 Oktober 2017, serta dibacakan di sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah ...

Read More »

Suprastruktur dan Infrastruktur Hutan Adat di Sulawesi Tengah

SECARA umum, Suprastruktur dan infrastruktur hutan adat yang dikelola oleh komunitas adat di Sulawesi Tengah sudah tersedia baik. Oleh karena itu,pengakuan secara legal oleh negara melalui pemberian Surat Keputusan (SK) pengakuan hutan adat kepada hutan adat Wana Posangke maupun hutan adat To Kulawi merupakan hal yang wajar. Sesuai dengan amar ...

Read More »