Mediasi dimaknai sebagai mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, untuk menemukan solusi terbaik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil pun mesti merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pihak yang menjadi mediator adalah orang yang disepakati pula oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jika mediator berat sebelah, maka ...
Read More »Konstitusi Tertulis Buat Masyarakat Hukum Adat
(Jakarta, 11/12/15), Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 ) bahkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ...
Read More »Perda Tahura Peluang atau Ancaman
Vatutela, (5/12/15), Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada faktanya kebijakan yang dikeluarkan sering menjadikan warga khawatir ...
Read More »Pengelola Hutan Desa Lampo Laksanakan Pelatihan Pembibitan Tanaman
(Donggala,24/10/2015), Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Lampo pada Kamis (22/10/2015) melaksanakan Pelatihan Pembibitan Tanaman bagi pengurus dan warga Dusun Salubalimbi Desa Lampo. Pelatihan ini merupakan salah satu program kerja LPHD dalam rangka pengelolaan hutan desa. Masyarakat desa Lampo saat ini memang tengah mengusulkan permohonan hutan desa kepada Kementerian Lingkungan Hidup ...
Read More »LPHD Lampo Gelar Jurnalisme Warga
(Donggala,10/10/2015), Lembaga Pengelola Hutan Desa Lampo (LPHD) bekerjasama dengan Yayasan Merah Putih menggelar pelatihan jurnalisme warga bagi masyarakat Dusun Salubalimbi Desa Lampo Kabupaten Donggala pada 30 September sampai dengan 1 Oktober 2015. Kegiatan yang diikuti oleh pengurus LPHD Lampo dan masyarakat dusun setempat ini digelar di Bantaya Salubalimbi, Pelatihan ini ...
Read More »Silo Edisi 59
Undang Undang. No.6 Tahun 2014 Tentang Desa,merupakan salah satu produk kebijairkan Nasional yang begitu lama dinantikan. Setelah melewati proses penantian revisi selama 7 tahun, kini UU tersebut siap mengubah wajah desa. Apa yang membuat UU ini sangat dinantikan. Apakah karena aturan terkait jumlah dana desa yang fantastis? Ataukah karena semangat ...
Read More »Warga Lampo Berswadaya Bangun “Bantaya”
( Donggala, 7 Agustus 2015), Warga RT II Salubalimbi Desa Lampo membangun tempat pertemuan atau yang dalam bahasa setempat mereka sebut Bantaya secara swadaya. Warga menggunakan lokasi yang berada di sekitar mushola yang oleh pemiliknya dipinjamkan untuk pembangunan bantaya, proses pengerjaannya pun dilakukan secara bergotong royong. Desa Lampo merupakan salah ...
Read More »Mimpi Kedaulatan Pangan dari Desa Balean
Robert Linggad (70), sesosok lelaki yang ramah dan dengan tangan terbuka menyambut kami saat mengunjungi rumahnya di Desa Balean. Ia merupakan salah satu tokoh masyarakat Balean yang teguh menjalankan tradisi, khususnya tradisi dalam membudidayakan tanaman padi ladang. Ia adalah orang yang terus berupaya agar padi ladang tidak punah dari kampungnya. ...
Read More »LPHD Kajulangko Kantongi Berkas Usulan Hutan Desa
(Ampana, 5-8-15), Skema perhutanan sosial yang sebelumnya diusulkan oleh masyarakat Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una kepada Pemerintah Kabupaten, kini telah mencapai hasil. Dokumen kelengkapan berkas usulan Hutan Desa yang meliputi pernyataan Bupati Tojo Una Una tentang kepastian bahwa lokasi yang diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar ...
Read More »Kembalinya Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat
Masyarakata hukum adat merupakan komunitas asli yang memiliki wilayah dengan interaksi berbasis kearifan lokal. Keberadaan masyarakat adat kian mengalami degradasi, dimana mereka semakin termarginalkan baik dalam akses, fasilitas, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan kondisi ini, berbagai lembaga swadaya masyarakat merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
Read More »