Tag Archives: masyarakat hukum adat

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Epistema Institute Luluk Uliyah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan surat keputusan (SK) pengakuan hutan adat kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat seluas 13.122,3 hektar pada Jumat (30/12/2016). Sembilan hutan adat yang diakui kepemilikannya oleh negara yakni hutan adat yang terletak di Merangin (Jambi), Bulukumba (Sulawesi Selatan), ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Rimbawan Muda Indonesi (RMI) Mardha Tillah mengatakan, selama ini legalisasi hutan adat bagi masyarakat hukum adat memakan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena adanya keraguan dan skeptisisme pemerintah bahwa masyarakat adat tidak mampu mengelola hutan. Ia mengingatkan, sikap seperti ini harus dihilangkan jika pemerintah serius ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma Indonesia), Dahniar Adriani mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata terkait janji Presiden Joko Widodo mengurangi kesenjangan sosial dengan mempercepat proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat. Janji percepatan itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memimpin rapat ...

JAKARTA, KOMPAS – Penetapan 13.122 hektar hutan adat di penghujung tahun 2016 diharapkan menjadi momentum mereplikasi ruang kelola serupa. Capaian awal itu jauh dari luas hutan adat sekitar delapan juta hektar, seperti dipetakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pemerintah pusat didesak aktif mendorong pemerintah daerah mendata dan memverifikasi masyarakat hukum adat ...

Pemerintah Menyerahkan Pengelolaan Hutan Adat JAKARTA, KOMPAS – Di penghujung tahun 2016, pengelolaan hutan di Indonesia menapaki fase penting. Hal itu ditandai pengakuan negara atas masyarakat adat melalui pemberian hak pengelolaan hutan adat. Sebagai tahap awal, pengakuan diberikan kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat. Kawasan hutan adat yang dikukuhkan negara, ...

SETELAH dua tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud. Hal tersebut diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...

JAKARTA, KOMPAS.com  – “Tanah adat kami berasal dari leluhur. Apa kami tidak dipercaya untuk merawat hutan kami sendiri?” ujar Iku sambil sedikit terbata-bata. Iku adalah seorang pemangku adat masyarakat Lipu Wana Posangke yang menetap di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Dia bersama masyarakat adat lainnya tengah berupaya meminta penetapan kawasan hutan ...

Jakarta, 5/122016,Pemerintah harus segera menetapankan hutan adat. Selain sebagai perwujudan komitmen hadirnya negara bagi masyarakat hukum adat. Penetapan hutan adat juga menjadi sokongan bagi komitmen Presiden Jokowi dalam menuntaskan target 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat dalam program Nawacita-nya. Tuntutan ini disampaikan oleh perwakilan Masyarakat hukum adat Marga Serampas, Ammatoa ...

PALU, MERCUSUAR – Masyarakat adat dan beberapa aktivis yang tergabung dalam Aliansi peduli masyarakat adat hari ini, Kamis (1/12/2016), akan mendatangi DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan unjuk rasa terkait Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Tau Taa Wana. Gerakan aksi ...

PALU, MERCUSUAR -DPRD Kabupten Tojo Una-una (Touna) mengetuk Palu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di Kabupaten Tojo Una Una, Selasa (8/11/2016). Perda ini merupakan bentuk pengakuan negara atas komunitas Tau Taa Wana sebagai subjek hukum, sekaligus pengukuhan hak atas wilayah adatnya secara ...