Tag Archives: pemerintah daerah

(Palu, 30/12/2015), Program hutan dan perubahan iklim (KLIMA) yang bergulir sejak tahun 2013, kini telah memasuki fase akhir.   Selama tiga tahun (2013 – 2015) program ini berjalan, aktivitas yang dirancang dan dilakukan bersama komunitas di level tapak berkaitan langsung dengan upaya-upaya lokal pencegahan dini dampak perubahan iklim. Program yang dirancang ...

Mediasi dimaknai sebagai mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, untuk menemukan solusi terbaik yang disepakati oleh kedua belah pihak.  Keputusan yang diambil pun mesti merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pihak yang menjadi mediator adalah orang yang disepakati pula oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jika mediator berat sebelah, maka ...

(Jakarta, 09-12-2015), Penjajahan tidak lagi bentuknya senjata. Cara paling canggih sekarang, rakyat dijajah dengan mengintervensi peraturan perundang-undangan. Hal ini tergambar dan dipertontonkan oleh anggota DPR RI atas persidangan MKD kasus Setya Novanto. Disinilah peran warga untuk mencermati apakah kebijakan tersebut mengarah pada cita-cita bersama yakni mensejahterahkan segenap warga Indonesia ataukah ...

Vatutela, (5/12/15), Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada faktanya kebijakan yang dikeluarkan sering menjadikan warga khawatir ...

Kearifan lokal masih terjaga di Komintas Adat Wana Posangke, Morowali Utara Sulawesi Tengah. Tradisi yang terus dijaga secara turun-temurun ini antara lain tata guna lahan adat, pola pembibitan tanaman serta pengobatan tradisional. Komunitas adat Tau Taa Wana Posangke ( Orang Wana Posangke) adalah komunitas yang mendiami lembah dan bukit-bukit disepanjang ...

(Ampana, 5-8-15), Skema perhutanan sosial yang sebelumnya diusulkan oleh masyarakat Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una kepada Pemerintah Kabupaten, kini telah mencapai hasil. Dokumen kelengkapan berkas usulan Hutan Desa yang meliputi pernyataan Bupati Tojo Una Una tentang kepastian bahwa lokasi yang diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar ...

Palu Utara (30/5/15),Dialog yang bertema “Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Sebagai Landasan Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan di Sulawesi Tengah” yang dilaksanakan Yayasan Merah Putih (YMP) Kota Palu di Ruang Polibu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), Kamis (28 Mei 2015). Bunga Elim Somba, Asisten II Bidang ekonomi ...

Pemberian atau penerbitan izin invesatsi yang berbasis lahan dan hutan rawan korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Program Simpul Belajar Advokasi Kampung (SIBAK) Yayasan Merah Putih, Sujarwadi. “Kecenderungan korupsi semakin terbuka lebar dalam setiap pemberian izin-izin investasi berbasis lahan,” ujarnya. Menurutnya, kewenangan Bupati/Walikota yang dalam mengeluarkan, memberikan dan menerbitkan satu ...

Rencana penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3% di sektor kehutanan dari rata-rata nasional seperti yang dijanjikan oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mustahil diwujudkan. Karena, komitmen politik yang diungkapkan di COP 17 di Durban, Afrika Selatan, setahun yang lalu, hingga hari ini tidak dibarengi dengan konsistensi perbaikan tata kelola hutan. ...