Masyarakat Podi berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka menolak tambang. Kedatangan masyarakat Podi tersebut adalah yang kesekian kali setelah sebelumnya juga mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, Mapolda Sulteng, dan Dinas Kehutanan Sulteng. Upaya ini dilakukan karena keresahan masyarakat atas aktivitas eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) PT AJA di ...

(Palu,08/10), Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat melakukan demonstrasi atas aktivitas pertambangan PT AJA. Aksi damai tersebut merupakan buntut atas janji yang diutarakan pemerintah provinsi yang tak kunjung direalisasi, dimana pemprov akan membentuk tim investigasi atas pelanggaran kejahatan lingkungan yang dilakukan PT AJA di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una. Aksi ...

(Palu, 6 Oktober 2013), Devisi Simpul Belajar Advokasi Kampung (SIBAK) Yayasan Merah Putih membuat Pelatihan Dasar Advokasi dan Investigasi Hutan dengan tema “Advokasi Hutan untuk Penyelamatan Sumber-sumber Penghidupan Rakyat”. Pelatihan yang dilaksanakan di Palu selama 3 hari (03-05 Oktober 2013) diikuti oleh 15 orang dari 3 Kabupaten, yaitu kabupaten Banggai, ...

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) meggelar dialog publik dengan tema “mendorong Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, tentang Hutan Adat. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya, diikuti oleh komunitas masyarakat adat di Palu, Donggala, Sigi dan juga Poso. Dalam kesempatan tersebut hadir nara sumber yaitu, Kadis Kehutanan Sulteng ...

YMP News – Palu. Aksi protes masyarakat Desa Podi Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una, terhadap aktivitas Arthaindo Jaya Abadi menggali biji besi, berlanjut untuk kesekian kalinya. Hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, tepat pukul 3 sore, masyarakat yang berjumlah lebih dari 100 orang turun ke jalan. Mereka bergerak menuju ...

Sumber : Wikipedia

Masyarakata hukum adat merupakan komunitas asli yang memiliki wilayah dengan interaksi berbasis kearifan lokal. Keberadaan masyarakat adat kian mengalami degradasi, dimana mereka semakin termarginalkan baik dalam akses, fasilitas, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan kondisi ini, berbagai lembaga swadaya masyarakat merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Kepala Balai Taman Nasional Lore lindu (TNLL) melalui Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah I Salaki Agus Ngurah Krisna berharap, dengan adanya TNLL dapat memberdayakan kesejahteraan masyarakat sekitar. Memanfaatkan hutan, khususnya yang berhubungan dengan Taman Nasional, dapat meningkatkan kesejahteraan.

Instansi pemerintah di sektor kehutanan sering kali mengumbar kata terkait proyek Hutan Desa maupun Hutan Kemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Misalnya, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu – Poso, menargetkan bahwa alokasi areal kerja hutan desa maupun hutan kemasyarakatan untuk tahun 2012, adalah 8.239 hektar. Sejalan dengan itu, Dinas Kehutanan ...

Angka 13 bagi sebagian masyarakat merupakan angka yang sering dihindari karena dianggap membawa sial. Selama ini angka 13 ibarat hantu nan menakutkan. Pun bahasa Indonesia mengadopsinya dalam frase “celaka tiga belas” (Kompas.com., Rabu, 6 Juni 2012). Merujuk pada ensiklopedia bebas versi Indonesia, Wikipedia bahwa sebuah rasa takut yang irasional akan ...