Konsultasi wilayah administrasi Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala dengan wilayah adat Nggolo (Salena) menghasilkan titik temu. Masyarakat mulai menerima, dengan membuat keputusan dan kesepahaman bersama, soal wilayah dan pengelolaannya sesuai dengan mekanisme yang sudah turun temurun dilakukan, berdasarkan adat nggolo, karena antara desa powelua maupun salena adalah satu ...
Read More »YMP
Transmigrasi Bayang Tersandera Kepentingan KPH, Tambang dan Pembalakan Liar
“Bagi warga Trans Bayang, menjadi pembalak liar bukanlah pilihan. Tapi keterpaksaan di tengah himpitan ekonomi yang mendera”. Status Tanah Mengambang Sungguh tragis nasib warga di lokasi transmigrasi Bayang Desa Rerang, Kabupaten Donggala. Sejak tahun 2004 mereka menghuni lokasi transmigrasi tersebut, tidak pernah ada perhatian dari pemerintah. Termasuk, hingga kini status ...
Read More »RPP Rawa Gambut Bermasalah
Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ekosistem Rawa Gambut atau RPP Gambut, dipersoalkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global mendesak Kementrian LH agar lebih cermat terhadap materi RPP. Salah satu hal mendasar yang luput dimasukkan ke dalam materi RPP ialah penanganan konflik sosial ...
Read More »Sanksi Adat Terhadap Balai Besar TNLL Bisa Jadi Yurisprudensi Hukum
YMP News, Palu– Tekanan massa petani Dongi-Dongi terhadap pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu pada hari Selasa 27 Januari 2014, membuahkan hasil. Dalam aksi massa untuk bersolidaritas atas penangkapan 13 orang petani, massa yang berjumlah lebih dari 1000 orang berhasil memaksa pihak Balai membebaskan rekan-rekan mereka yang sebelumnya ditahan. ...
Read More »Ironi KPH Dampelas Tinombo
Sekilas KHP Dampelas Tinombo Kawasan ini ditetapkan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 792/MENHUT-II/2009, pada tanggal 7 Desember 2009. Total luasan areal kerja mencapai 103.208,66 hektar. Didominasi oleh fungsi hutan produksi seluas 74.747,13 hektar, atau 74% dari luas kawasan. Dengan ...
Read More »Menjaga TNLL Adalah Tanggung Jawab Semua Pihak
Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) ditetapkan sebagai taman nasional pada Tahun 1999 melalui keputusan kementrian kehutanan. Sebelum itu, kawasan tersebut sudah menjadi cagar biosfer pada Tahun 1977 oleh UNESCO, dimana kawasan tersebut menyimpan keanekaragaman flora dan fauna khas Sulawesi. Olehnya, perlindungan taman nasional perlu menjadi perhatian khusus untuk menjaga keanekaragaman ...
Read More »Mengenal SIMPPOK Gender
Palu (6/2/14), Apakah kinerja lembaga sudah berperspektif gender? Bagaimana upaya pengintegrasian kesetaraan gender dalam program kerjasama Mitra RFN? Untuk menjawab pertanyaan ini, Semarak Cerlang Nusa Consultancy, Research and Education for Transformation (SCN CREST) sebuah lembaga konsultasi yang berbasis di Bogor memfasilitasi proses Gender Baseline Study. Salah satu bentuk kegiatannya berupa ...
Read More »Peta Jalan Penyelesaian Dongi – Dongi Harus Objektif dan Berkeadilan
Prosesi persidangan adat yang berlangsung hari ini di Dongi – Dongi (Sabtu, 1 Februari), seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memulai membangun peta jalan menuju penyelesaian holistik. Jika tidak, persoalan Dongi – Dongi hanya akan menjadi bahan pembicaraan di berbagai forum pertemuan dan negosiasi, tanpa ada hasil kongkrit. Menyikapi ...
Read More »Gara- gara Menculik Warga, Balai TNLL di Ghivu
(Palu,28-1-2015), Sekitar 700 warga desa Dongi-dongi Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi mendatangi Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Maksud kedatangan warga adalah untuk menuntut pihak Balai TNLL memberikan sangsi kepada anggotanya yang telah menculik warga Dongi-dongi. Sebanyak 13 warga dibawa oleh pegawai balai TNLL. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin (27/1), ...
Read More »Warga Tipo Bersikukuh Menolak Galian C
Masyarakat Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu menolak rencana pengerukan material pasir oleh Perusahaan Daerah (Perusda). Penolakan tersebut disampaikan oleh warga, kemarin (21/01) dalam pertemuan yang dimediasi oleh pemerintah Palu. Sebagaimana yang diberitakan di media cetak lokal bahwa pengambilan material tersebut digunakan untuk penimbunan lokasi rencana reklamasi pantai.
Read More »
Yayasan Merah Putih Yayasan Merah Putih