E-Silo terbaru

“Dana satu milyar dolar dikucurkan untuk mewujudkan proyek REDD+ di Indonesia. Tak jauh beda dengan konservasi, prinsipnya hutan tak boleh ditebang" baca selengkapnyanya di ESILO Edisi 44/2011
 
BERANDA
Sikap OMS Sulteng Pasca MoU Implementasi REDD+

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mendiskusikan hasil penanda tanganan MoU antara BP REDD+ dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Organisasi pemerhati lingkungan dan masyarakat sipil tersebut terdiri dari Yayasan Merah Putih (YMP), Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR), Dewan Kehutanan Nasional (DKN), dan Pantau REDD. OMS menindak lanjuti strategi apa yang perlu dibangun guna untuk mengawal implementasi REDD+ di Sulteng.

 

 
Hari Bumi; Selamatkan Bumi Dari Pengrusakan

Earth day (Hari Bumi) merupakan hari dimana diperingati oleh milyaran orang yang tersebar di 190 negara. Hari bumi yang dirayakan setiap tanggal 22 april, menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan mengkampanyekan isu terhadap penyelamatan Bumi. Penyelamatan yang dimaksud adalah bagian dari meminimalisir kemungkinan kerusakan bumi dari faktor alam yang kian hari makin menkhawatirkan.

 

 
YMP Gelar Rakor Reguler 2014
Untuk dapat memantau kinerja lembaga, Yayasan Merah Putih (YMP) menggelar rapat koordinasi reguler. Rapat yang dilaksanan di Kantor YMP Palu pada 21 dan 22 April 2014, mengagendakan internalisasi lembaga, update aktivitas dan sinkronisasi agenda kerja. Pertemuan ini penting untuk memantau kinerja lembaga serta membicarakan apa-apa saja tantangan yang bisa menjadi hambatan kerja aktivis YMP.
 
 
Mendorong Hutan Adat di Morowali Utara

Pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012, ditetapkan bahwa Hutan Adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Sebelumnya, dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur bahwa hutan berdasarkan status dibagi dalam hutan negara dan hutan hak. Setelah hasil judicial review tersebut, mengembalikan harapan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan yang sudah 14 tahun (sejak 1999) dirampas oleh negara. Sekarang hutan adat menjadi bagian dari hutan hak dan terpisah dari hutan negara.

 

 
Pengakuan Desa Adat dalam UU Desa

Desa adat mendapat pengakuan pasca ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah dengan lahirnya UU Desa ini menjadi sebuah regulasi peraturan negara untuk kepastian hukum yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat adat itu sendiri.

 

 
<< Awal < Sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikut > Akhir >>

Hasil 1 - 7 dari 114