E-Silo terbaru

“Dana satu milyar dolar dikucurkan untuk mewujudkan proyek REDD+ di Indonesia. Tak jauh beda dengan konservasi, prinsipnya hutan tak boleh ditebang" baca selengkapnyanya di ESILO Edisi 44/2011
 
BERANDA
Masyarakat Lokal Desak Reposisi KPH

Pertemuan antara perwakilan masyarakat lokal dari Desa Rerang dan Panii, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala pada tgl 21 Agustus 2014 di Kantor KPH Dampelas Tinombo di Desa Mapane, menyingkap satu fakta baru. Ternyata, perencanaan dan penataan blok pemanfaatan di areal KPH sama sekali tidak proporsional. Hal itu terlihat dari SK Menhut No. .6942/Menhut-II/Reg.4/2/2013, tentang Peta Penataan Blok KPH Dampelas Tinombo. Pada peta terlampir dari SK Menhut tersebut, luas areal yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat hanyalah 21.000 Ha.

 

 
PPATK Sasar Pencucian Uang Disektor Kehutanan
Selain tindak pidana korupsi di sektor kehutanan yang tengah di awasi oleh KPK, PPATK (Pusat pelayanan analisis transaksi keuanagan) juga melakukan investigasi kejahatan keuangan pencucuian uang di sektor kehutanan Sulawesi Tengah.
 
 
Warga Blokade Kebun Inti Sawit PT KLS

Front Perjuangan Rakyat Bungku Utara yang berasal dari Desa Tokalah, Desa Taronggo dan Desa Satuan Pemukiman D, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, memasang patok di wilayah konsesi PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS). Pemasangan patok oleh warga pada Sabtu kemarin (23/8) adalah buntut dari kekecewaan warga yang merupakan petani plasma yang menuntut realisasi janji perusahaan.

 

 
21.000 Ha Disediakan KPH bagi Masyarakat

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas-Tinombo, Agus Effendi mengatakan pihak KPH menyediakan 21.000 Ha untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Didalam kawasan yang diberikan, masyarakat bisa mengusulkan untuk di dorong dalam skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa.

 

 
Kebocoran Tambang di Sulteng Terstruktur, Sistematis dan Masiv

Palu-Relawan Orang dan Alam (ROA) Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa Kebocoran yang terjadi di Sulteng dapat dikatakan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Devisi Riset dan Kampanye ROA melakukan pengamatan dikurun waktu Bulan Februari sampai dengan Agustus 2014, dan mendapatkan temuan “kebocoran” dari iuran yang wajib dibayar oleh pihak perusahaan.

 

 
<< Awal < Sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikut > Akhir >>

Hasil 1 - 7 dari 131