E-Silo terbaru

“Dana satu milyar dolar dikucurkan untuk mewujudkan proyek REDD+ di Indonesia. Tak jauh beda dengan konservasi, prinsipnya hutan tak boleh ditebang" baca selengkapnyanya di ESILO Edisi 44/2011
 
BERANDA
RPP Rawa Gambut Bermasalah
Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ekosistem Rawa Gambut atau RPP Gambut, dipersoalkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global mendesak Kementrian LH agar lebih cermat terhadap materi RPP. Salah satu hal mendasar yang luput dimasukkan ke dalam materi RPP ialah penanganan konflik sosial dalam pengelolaan gambut. Padahal, isu penanganan konflik sosial sudah berkali-kali diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil.
 
 
KATUMPUA Mendukung Inkuiri Nasional HAM

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia [KOMNAS HAM] saat ini sedang melakukan inkuiri nasional. Kegiatan itu bertujuan mendokumentasikan berbagai aspek pelanggaran HAM, terutama yang dialami oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Jika merujuk pada peluncuran program itu pertengahan Mei silam, harapan baru terhadap keadilan dalam pengelolaan sumber daya hutan bisa terwujud. Menurut salah satu Komisioner HAM, Sandra Moniaga, akhir dari Inkuiri ini akan melahirkan advokasi berbasis bukti dan fakta lapangan.

 

 
Persiapan Forum Perhutanan Sosial Di Sulteng
Dalam rangka mendorong pengelolaan hutan yang lebih efektif dan efisien, YMP memfasilitasi pertemuan koordinasi dengan para pihak. Pertemuan ini merupakan upaya mempercepat adanya sebuah lembaga yang mempunyai legitimasi pengembangan dan perluasan hutan di Sulawesi Tengah. Lembaga tersebut adalah Forum Perhutanan Sosial yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi, keterpaduan dan keselarasan dalam percepatan dan perluasan pengembangan perhutanan sosial di Sulteng.
 
 
Masyarakat Perlu dilibatkan dalam Penyusunan RTRW Perdesaan

Perdesaan merupakan sebuah kawasan desa dengan karakteristik tersendiri dan mempunyai sumber daya untuk dikelola. Demi mendapatkan tata kelola sumber daya yang optimal, perlu ada perencanaan yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan tersebut bukan semata-mata hanya pada pemanfaatan sesaat, melainkan perlu juga direncanakan untuk jangka panjang. Hal ini dimaksudkan mengingat kondisi sebuah Desa yang dinamis dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah serta peruntukan Sumber Daya Alam (SDA) yang yang dimiliki. 

 

 
WALHI Mendorong Pembubaran BP REDD+
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendorong agar BP REDD+ Indonesia dibubarkan. Karena secara kelembagaan, payung hukum yang melandasi berdirinya lembaga ini hanyalah Keputusan Presiden. Wacana pembubaran mengemuka di tengah peserta seminar nasional membedah posisi dan peran BP REDD+.  Diadakan oleh WALHI Eksekutif  Nasional, bekerjasama dengan Kemitraan, pada tanggal 9 Mei 2014 di Jakarta. 
 
 
<< Awal < Sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikut > Akhir >>

Hasil 1 - 7 dari 123