E-Silo terbaru

“Dana satu milyar dolar dikucurkan untuk mewujudkan proyek REDD+ di Indonesia. Tak jauh beda dengan konservasi, prinsipnya hutan tak boleh ditebang" baca selengkapnyanya di ESILO Edisi 44/2011
 
BERANDA
Kebocoran Tambang di Sulteng Terstruktur, Sistematis dan Masiv

Palu-Relawan Orang dan Alam (ROA) Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa Kebocoran yang terjadi di Sulteng dapat dikatakan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Devisi Riset dan Kampanye ROA melakukan pengamatan dikurun waktu Bulan Februari sampai dengan Agustus 2014, dan mendapatkan temuan “kebocoran” dari iuran yang wajib dibayar oleh pihak perusahaan.

 

 
Pengembangan Kapasitas LPHD Kajulangko
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi salah satu upaya pemanfaatan hutan dengan tata kelola yang haknya lebih diberikan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una una yang diwakili Kepala Bidang Planologi, Sumarno dalam Diskusi bersama pengurus LPHD Kajulangko pada Bulan Juli 2014 lalu.
 
 
Negosiasi Iklim Semakin Menjauhi Isu Hak
Forum negosiasi internasional terkait perubahan iklim serta upaya penurunan emisi global semakin menjauh dari isu hak. Berkaca dari forum konsultasi di Bonn, Jerman, pertengahan Juni lalu, materi draf naskah negosiasi sama sekali minim terkait isu hak. Naskah negosiasi yang akan dipersiapkan itu, rencananya akan diluncurkan pada Oktober tahun ini, sebagai bahan negosiasi antar pihak pada forum COP 20 - UNFCC di Peru, akhir tahun ini.
 
 
Analisis Gender Sebagai Pisau Analisis Alternatif
Menjelaskan dampak luas akibat salah kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, tidak cukup dengan analisis sosial (Ansos). Tapi, perlu didukung dengan analisis tambahan yang disebut analisis gender (Angender).  Kedua pisau analisis ini saling melengkapi, untuk melihat realitas dan aktualitas dari suatu peristiwa di suatu wilayah. Olehnya itu, kedua jenis analisis ini sangat berguna ketika menjelaskan suatu peristiwa ketidakadilan pengelolaan sumber daya.
 
 
RPP Rawa Gambut Bermasalah
Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ekosistem Rawa Gambut atau RPP Gambut, dipersoalkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global mendesak Kementrian LH agar lebih cermat terhadap materi RPP. Salah satu hal mendasar yang luput dimasukkan ke dalam materi RPP ialah penanganan konflik sosial dalam pengelolaan gambut. Padahal, isu penanganan konflik sosial sudah berkali-kali diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil.
 
 
<< Awal < Sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikut > Akhir >>

Hasil 1 - 7 dari 127